Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Abstract

Artikel ini menganilis tentang kebijakan hukum terkait Perkawinan Poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan menggunakan perspektif Hukum Perdata Internasional. Permasalahan terkait dengan poligami memang bukan lagi menjadi sebuah topik yang baru di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bilamana poligami dilakukan oleh warga negara lintas negara, tentu akan menjadi sebuah persoalan yang baru. Mengingat, dalam pelaksanaannya nanti hukum negara manakah yang harus diberlakukan. Sebagai salah satu contohnya, pada saat warga negara Brunei dan Indonesia melangsungkan perkawinan campuran di bawah aturan hukum negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum terkait perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei. Di mana hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Bahkan, di negara Brunei juga diberlakukan sanksi bagi siapapun yang melakukan penyimpangan hukum. Dan secara umum dalam ketentuan Hukum Perdata Internasional terkait dengan poligami ini dikenal dengan beberapa asas, antaralain: Asas Lex Locus Celebrationis, dan Lex Fori.