Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hukum Pemeberontakan Kepada Penguasa

Abstract

Pemberontakan adalah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah atau otoritas yang sah dengan tujuan menggulingkan, melemahkan, atau menantang otoritas negara. Dari perspektif hukum dan konstitusional, pemberontakan dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan publik, dan integritas negara. Fenomena pemberontakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan perbedaan ideologi. Dalam studi hukum pidana dan yurisprudensi Islam (fiqh jinayah), pemberontakan dikategorikan sebagai kejahatan dengan dampak yang luas karena dapat menyebabkan kekacauan, kehilangan nyawa, dan kerusakan fasilitas umum serta ketertiban sosial. Dari perspektif Maqasid Syariah, pemberontakan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariah, yaitu melindungi agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda. Syariah Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam yurisprudensi Islam (fiqh jinayah), pemberontakan dikenal sebagai bughat, yaitu kelompok yang melawan pemerintah yang sah dengan kekuatan bersenjata. Islam memberikan aturan khusus untuk menangani bughat, sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan, pertimbangan, dan perdamaian sebelum mengambil tindakan. Penelitian tentang pemberontakan bertujuan untuk memahami faktor penyebab, bentuk pemberontakan, dan tindakan penanggulangan yang dapat diterapkan melalui pendekatan positif dan pendekatan hukum Islam. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pemberontakan dan pentingnya menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan nasional dan sosial.